Serial Diskusi Pendidikan #1: Kebebasan Akademik dan Jam Malam di Kampus

Salah satu usaha Pemerintah Indonesia dalam memajukan bangsa adalah dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi. Sesuai dengan pertimbangan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi poin b, “pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.” Institusi penyelenggara pendidikan tinggi seperti universitas memiliki hak dan tanggung jawab dalam melaksanakan amanat pemerintah tersebut. Namun terdapat dinamika dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah permasalahan kebebasan akademik yang menemui titik pro-kontra.

Pada UU RI No 12 Tahun 2012 pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 menjelaskan bahwa: “dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan” dan “Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma.”

Konsep Pemerintah Indonesia yang termaktub dalam UU RI No 12 sejalan dengan akar pemikiran John Dewey (1859 – 1952) bahwa pendidikan adalah suatu alur progres, dan merupakan gerakan itu sendiri, tiada tujuan akhir, dan selalu bergerak. Oleh karena itu suatu Ilmu Pengetahuan selayaknya terus berkembang mengikuti alur peradaban manusia sehingga tidak berjalan ditempat dan tanpa tujuan akhir. Pendidikan terdiri dari instrumen yang membangun suatu organisme, terdiri dari ide-ide untuk pemecahan permasalahan.

Sehingga muncullah istilah kebebasan akademik atau hak otonom kepada seluruh universitas untuk mengembangkan kebebasan akademik. Karena sebuah Ilmu Pendidikan adalah suatu progres kemajuan untuk selalu berkembang. Hak otonom memberikan kesempatan universitas untuk melaksanakan kewajiban yang telah tertulis di UU tersebut. Akan tetapi celakanya pada saat yang sama pemerintah juga memberikan pembatasan-pembatasan ruang gerak pengembangan Ilmu Pengetahuan yang juga mampu menjadi alat pembunuhan motivasi pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Seperti contoh aturan tentang 1 sks yang menjadikannya kurang optimalnya pengembangan Ilmu Pengetahuan. Karena secara teknis memberikan batasan waktu kuliah dan ketidaksesuaian praktik pendidikan tinggi dengan filsafat kebebasan akademik. Pihak yang dirugikan adalah agen pengembangan pendidikan, yaitu mahasiswa dan dosen. Terdapat suatu aturan yang dinilai mematikan motivasi pengembangan Ilmu Pengetahuan yang sejalan dengan kebebasan akademik, pada filsafat kebebasan akademik.

Pada dasarnya sebuah sistem filsafat memiliki ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang berfungsi untuk menjelaskan keteraturan yang telah diharapkan. Bila ditemui kasus yang mencegah praktik filsafat yang dicetuskan tersebut maka, kondisi ideal yang berusaha untuk diwujudkan akan menjumpai suatu kesenjangan. Dalam kasus ini ketidaksesuaian kebebasan akademik dengan sikap pemerintah yang tidak memberikan kebebasan tersebut.

Dalam forum diskusi terdapat gagasan bahwa perlu ada upaya sadar baik dari pelaku pendidika tinggi, yaitu mahasiswa dan pemerintah. (1) Mahasiswa adalah agen pendidikan tinggi yang berpotensi untuk menjungkirbalikkan sistem, termasuk dalam kebebasan akademik. Maka mahasiswa yang menikmati sistem kebebasan akademik yang menjumpai kejanggalan pada sistem tersebut harus berupaya dalam berinovasi juga. Sudah selayaknya untuk turun serta menjadi bagian dari masyarakat. (2) Kemudian pada perspektif pemerintah haruslah menyadari gejolak revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan gerak cepat tanpa hambatan. Komersialisasi pendidikan yang berusahaa untuk dipertahankan, kini sudah tidak relevan. Berbagai informasi sudah sangat mudah diakses, jadi bila pemerintah masih menutup diri seperti memberi pembatasan kebebasan akademik maka daya pikir pemerintah dirasa tidak sejalan. Berdasarkan revolusi industri 4.0 terdapat penyadaran di kalangan mahasiswa terhadap berbagai bahaya komersialisasi pendidikan yang berusaha diarahkan pada kepentingan tertentu.

Selanjutnya gagasan lain muncul seperti meskipun kebebasan akademik memang sebuah urgensi yang seharusnya segera untuk diwujudkan, namun payung norma harus tetap dipertahankan untuk terhindar dari permasalahan sosial lokal. Kebebasan akademik sah-sah saja bila upaya pengembangan pendidikan masih mempertahankan kaida-kaidah norma di masyarakat. hal ini juga mencoba untuk menjelaskan bahwa baik komersialisasi pendidikan maupun kebebasan akademik dilarang keras untuk diberdayakan sepernuhnya oleh insititusi pendidikan. Karena kendali dalam penyelenggaraan pendidikan harus tetap berasal dari masyarakat Indonesia.

Skala perhatian kebebasan akademik yang lebih detail menjelaskan bahwa pada jajaran birokrat universitas sendiri memiliki ketidakpercayaan terhadap mahasiswa. Kebijakan tersebut merupakan modus pembatasan akademik. Birokrat universitas pun dinilai memiliki sifat yang tertutup terhadap kesenjangan tersebut, padahal jelas bahwa pihak yang dirugikan adalah mahasiswa.

Upaya yang dicoba untuk digagasan adalah pembukaan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) untuk 24 jam atau istilah jam malam. Mahasiswa yakin bahwa pembukaan selama 24 jam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kreativitas mahasiswa. Karena kebijakan ini setidaknya sebuah langkah yang efektif untuk diadakannya forum di mahasiswa dan kegiatan lainnya. Pandangan negatif , seperti: jam malam merugikan masyarakat sekitar, direspon secara pesimis oleh mahasiswa bahwa kegiatan malam tidaklah mengganggu masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan kegaduhan yang potensial. Ditambah pembatalan kegiatan jam malam sebenarnya merupakan upaya negatif, karena soalah-olah mahasiswa hanya dijejaki kuliah teori pada siang hari, dan tidak diberikan waktu lebih untuk mahasiswa dalam mengembangkan praktik di luar kuliah.

Sebuah asumsi dan prediksi pun muncul. Bisa jadi pembatasan waktu kuliah adalah upaya untuk membatasi gerakan mahasiswa. Pergerakan dan kreativitas mahasiswa dibatasi dengan adanya peraturan jam malam dan kuliah dari pagi sampai sore. Sehingga energi yang tersalurkan pada kegiatan yang bersifat mencerdaskan secara intelektual kalangan mahasiswa.

Pandangan terhadap mahasiswa yang dicoba dibangun oleh universitas adalah mahasiswa yang jauh darimasyarakat. Seolah-olah mahasiswa dicetak sebagai generasi yang mengikuti sistem aturan dan bersifat egois. Karakter ini menjadi branding yang diberikan kepada mahasiswa oleh masyarakat.

Alternatif dari permasalahan tersebut adalah sebuah upaya komunikasi yang seharusnya lebih intensif antara mahasiswa dengan birokrasi universitas. Jalan tengahnya adalah baik mahasiswa maupun birokrasi saling berargumen terkait baik-buruknya sebuah pandangan yang ada. Birokrasi harus bersifat terbuka dan mau menerima saran-saran yang diajukan oleh mahasiswa, namun juga vice versa. Mahasiswa seharusnya selain kritis terhadap usulan jam malam juga harus tahu dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan terhadap kebijakan yang dicoba untuk diusulkan. Apakah terdapat suatu permasalahan sosial yang lain atau tidak.

Terlepas dari tuntutan mahasiswa terhadap kebijakan kebebasan akademik, perlu sebuah upaya filosofis yang harus dilakukan. Harus muncul sebuah kesadaran dan inisiasi untuk merubah kecacatan sistem dengan upaya pewujudan kebebasan akademik. Kebebasan akademik seharusnya menjadi sebuah batu pijakan bagi manusia untuk menjadi manusia, bukan menjadi robot yang serba diatur dan serba disetting sedemikian rupa. Sebagai homo academicus sekaligus khalifah di muka bumi, hanya manusia yang diberikan akal rasional untuk mempertimbangkan baik-buruk dan terus mengembangkan apa yang diketahui oleh manusia dalam sebuah ilmu pengetahuan. Sebuah perilaku yang tidak mengindahkan kebebasan akademik bila sifat homo academicus yang dibawa secara natural dimatikan dan diubah menjadi sarang pemikiran dan sarang kepentingan tertentu yang mencekoki terus menerus hal-hal non manusiawi.

Jam malam hanya menjadi bagian kecil dari usaha praktik pembebasan manusia dalam  sistem yang mecoba untuk tidak memberi kebebasan. Kebebasan dari sebuah peraturan yang mencoba untuk memplotkan jenis-jenis tertentu manusia. Atau sebuah mesin cetak kasat mata yang mencoba untuk menyeragamkan dan membagi manusia menjadi kelompok golongan yang fungsional satu-sama-lain. (red: Gee)